Staf DPRD Makassar Habiskan 140 Juta Di Pergantian Tahun Baru

MAKASSAR – Sejumlah staf DPRD Makassar, ikut terbang dalam kunjungan kerja 50 legislator di akhir tahun 2015. Sedikitnya, setengah miliar rupiah ludes untuk membiayai kegiatan yang momentnya berbarengan dengan malam pergantian tahun baru itu.
Ketua Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah, menyoroti tajam ulah staf DPRD Makassar ini. Tak ketinggalan pula, komentar pedas dialamatkan kepada 50 legislator tersebut.

Pasalnya kunjungan kerja tersebut, dianggapnya sama sekali tak bermanfaat. Karena seluruh agenda anggota dewan untuk 2015 telah dirampungkan.
“Saya malu mendengar ini, tidak ada satu alasan pembenaran yang bisa diterima secara akal sehat untuk kunjungan itu. Apa mereka tidak sadar anggaran sudah selesai. Ini bentuk pengkhianatan kepada rakyat,” ujar Syamsuddin, kepada Koranmakassar.com, Sabtu (2/1/2016).
Menurutnya, salah satu penyebab lemahnya hukum di negara ini, karena penegak hukum sangat lemah dalam mengawasi legislatif dan eksekutif. Sehingga mereka terkesan tidak takut menghabiskan uang rakyat.

“Lembaga penegakan hukum kita lemah. BPKRI yang mengaudit tidak pernah serius. Juga kepolisian dan kejaksaan hanya gertak sambal dengan kasus ini. Mereka hanya menunggu moment di media. Media ribut, dia merespon. Begitu sunyi pemberitaan, juga akan hilang,” kata dia.
Dua kepala bagian DPRD Makassar yakni Kepala Bagian Umum Elo Dewata dan Kepala Sub Bagian(Kasubag) Humas DPRD, Taufik Nadsir Makassar diketahui menyusul kepergian dewan dengan memboyong sebanyak 18 stafnya.‎

Khusus kedua pimpinan ini, mereka menghabiskan anggaran sekitar Rp120 juta. Sekretaris Dewan (Sekwan)DPRD Makassar, Adwi Umar membenarkan keberangkatan dua bawahannya bersama belasan staf pegawai di sekretariat dewan.

“Humas memang berangkat belakangan bersama beberapa staf. Karena waktu itu ada agenda lain di humas,” terang Adwi.
Adwi mengaku sengaja memerintahkan bawahannya itu berangkat belakangan, mengingat agenda kehumasan tidak kalah pentingnya.‎ “Memang anggarannya agak ‎besar,” jelas

nya.

Diketahui, sebanyak 50 anggota DPRD Makassar berangkat ke luar kota Makassar dalam rangka kunker bersama staf dengan tujuan Jakarta dan Bali.
Untuk 46 Anggota dewan masing-masing mendapatkan jatah anggaran sekitar Rp10 Juta rupiah selama kunjungan. Adapun empat pimpinan Dewan mendapatkan anggaran Rp13 Juta. Jika ditotalkan, kunker itu menghabiskan anggaran sekitar Rp512 Juta.

Sementara masing-masing lima staf pejabat DPRD mendampingi empat komisi. Adapun 20 staf pendamping tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp140 Juta.

Ketua Komisi A DPRD Makassar, Wahab Tahir menanggapi dingin pernyataan ‎ pernyataan Ketua Kopel. Menurutnya, Kopel tidak memiliki wewenang untuk menilai anggota DPRD Makassar.

“Anggota dewan memiliki mandat dari rakyat dan Tuhan. Jadi yang berhak menilai kami adalah Tuhan dan rakyat bukan Kopel. Tidak ada urusan dengan dia,” tukas Wahab.

Menurutnya, kunjungan empat komisi DPRD Makassar pada akhir tahun, merupakan agenda yang memang untuk kepentingan masyarakat Makassar. Terlebih lagi Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan yang pada 2016 berhubungan dengan perda yang akan digodok.
“Kesempatan ini kita manfaatkan memang untuk berkonsultasi di Jakarta, Bandung dan Mendagri untuk dua perda. Yakni perubahan struktur pemerintahan dan tata kelola. Jadi ini sangat bermanfaat sekali,”beber politisi Golkar ini. (WP)

Tweet